Serang, Kabarkansaja.id – Pengamat Politik Selamat Ginting mengatakan, PDIP harus terus konsisten sebagai partai yang mengedepankan kepentingan wong cilik. “Sebagai partai besar, PDIP membutuhkan sosok pemimpin idealis yang mau turun, melakukan pergerakan ke bawah (bersama rakyat) bukan pemimpin yang elitis, yang melulu melakukan pergerakan ke atas,” ujarnya saat dihubungi Kabarkansaja beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, PDIP telah melakukan perombakan kepengurusan baik di tingkat daerah (provinsi) maupun di tingkat kota/kabupaten. Seperti halnya yang dilakukan di Provinsi Banten pada Jumat (12/12/2025) lalu. Mantan Calon Wakil Gubernur Banten, H Ade Sumardi kembali memimpin partai Banteng Moncong Putih. Ade Sumardi yang juga mantan Wakil Bupati Lebak itu dipercaya Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua DPD PDIP Provinsi Banten periode 2025 – 2030.
Sementara di tingkat II, delapan DPC se Provinsi Banten juga dilakukan penyegaran, hanya Kabupaten Tangerang yang saat ini kepegurusannya bermasalah.
Untuk Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito yang sebelumnya menjabat Ketua DPC Tangsel harus digantikan jabatannya oleh Adi Surya Purba yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Tangsel. Adi Surya yang biasa disapa Ucok ini resmi menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan periode 2025 – 2030. “Saya siap mengantarkan PDIP meraih suara terbaik pemilu yang akan datang,” ujar sosok muda yang visioner ini.
Sepanjang sejarah PDIP Tangsel berdiri, baru di era Heri Gagarin sebagai Ketua PDIP Tangsel yang meraih suara terbanyak. Setelah digantikan Wanto Sugito, suara turun signifikan. Periode Ucok inilah, PDIP Tangsel diharapkan kembali bersinar dengan perolehan suara terbaiknya.
Jabatan Sekretaris DPC Tangsel diemban Putri Ayu Anissa dan Bendahara Syamsul Haryanto.
Sejumlah Ketua DPC di Banten juga ada yang masih bertahan, salah satunya adalah Ketua DPC Kota Tangerang Gatot Wibowo.
Pengukuhan mereka dilakukan langsung oleh para Ketua DPP PDIP, masing-masing Ahmad Basarah dan Ribka Tjiptaning.
Ahmad Basarah, menegaskan penugasan yang dilakukan merupakan langkah strategis dari Ketua Umum untuk memperkuat ideologi dan organisasi partai.
Sementara pengamat menyarankan agar pengurus pusat menjalankan aturan sesuai dengan apa yang sudah dibuat, terutama dalam penentuan pengurus. “Jangan sampai elit partai memberi contoh pelanggaran aturan yang dapat mencederai organisasi dan marwah partai,”lanjutnya. (K1)
